KPK dan Kemenkes Jalin Kerja Sama Program Kesehatan Bebas Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Kesehatan menjalin kerja sama dalam rangka pelaksanaan program kesehatan bebas korupsi, Kamis (17/12/2020).

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, nota kesepahaman itu bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam pemanfaatan sumber daya masing-masing pihak dalam pemberantasan korupsi.

Baca juga: Terawan ke Jajaran Kemenkes: Jangan Coba-coba Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme!

“Tadi kita sudah laksanakan penandatanganan penandatanganan tidaka kesepahaman dan perjanjian kerja sama. Itu dalam rangka menjalankan tugas pokok mencegah tidak terjadi korupsi,” kata Firli dalam acara penandatanganan tidaka kesepahaman di Kantor Kemenkes RI, Kamis, dikutip dari siaran pers.

“Pada bulan April 2020, segera setelah pemerintah mengumumkan Covid-19 sebagai bencana nasional, KPK ikut sejak awal dalam pemantauan penyelenggaraan program penanganan Covid-19,” ucap Firli.

Lingkup kerja sama tersebut termasuk pencegahan pencegahan korupsi, pendidikan dan pelatihan, penyediaan narasumber dan ahli, penguatan kaspasitas internal untuk pengawasan, pembangunan integritas organisasi dan organisasi.

Kemudian, penguatan pengelolaan program pelayanan kesehatan dan fungsi Kemenkes sebagai regulator, proses pengadaan barang dan jasa, supervisi dalam pengamanan barang milik negara, koordinasi supervisi dalam penanganan pandemi / wabah / bencana, serta pertukaran informasi dan data.

Baca juga: Menilik Perbedaan Vaksin Subsidi dan Vaksin Mandiri, Ini Penjelasan Kemenkes

Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan, pihaknya berkomitmen satuan kerja kesehatan yang bersih dari korupsi.

“Saya berharap kita semua dan seluruh pegawai ASN Kementerian Kesehatan dapat menjadi contoh dan panutan yang baik. Saat ini negara butuh aparatur yang tak hanya kompeten, tapi juga aparatur yang berintegritas,” kata Terawan.

Nota kesepahaman tersebut merupakan pembaruan terhadap nota kesepahaman yang ditandatangani pada 2016.

Nota kesepahaman ini diharapkan akan menguatkan komitmen untuk melakukan pencegahan korupsi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing.

“Harapannya, setiap anggaran negara yang dialokasikan untuk program-program kesehatan masyarakat dapat terwujud demi kepentingan rakyat dan mengurangi potensi penyimpangan dalam implementasinya,” kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati.